Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA,SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman didampingi Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Bupati Pamekasan K.H. Kholilurrahman menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan dan administrasi keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan dan berada pada jalur yang benar.
“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan mendapat hasil yang membahagiakan, yaitu Pamekasan tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Artinya pengelolaan pemerintahan dan administrasi di Pamekasan sudah on the track, sudah sesuai dengan jalurnya,” ujarnya saat diwawancarai Karimatamedia.
Meski demikian, Kholilurrahman menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri. Ke depan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan minim temuan.
“Ke depan tugas kita bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan itu. Hal-hal kecil yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” katanya.
Ia juga menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif yang selama ini berjalan harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Alhamdulillah antara legislatif dan eksekutif berjalan seiring seirama. Ini hasil kerja bersama yang membahagiakan kita semua,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan opini WTP bukan sekadar prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahun oleh pemerintah daerah. Ia bersyukur Pamekasan mampu mempertahankan opini tersebut selama belasan tahun berturut-turut.
“Kalau tidak keliru sudah 13 atau 14 kali berturut-turut Pamekasan mempertahankan WTP. Ini bukan semata-mata prestasi, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahun. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajaran mampu mempertahankan kewajiban itu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kholilurrahman juga menyinggung upaya Pemkab Pamekasan untuk mengembalikan status Universal Health Coverage (UHC). Ia mengaku telah berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan dan berencana melakukan validasi data masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Insyaallah tidak lama lagi para pejabat Pemkab di semua tingkatan akan turun bersama-sama melakukan validasi data. Saya yakin ketika data sudah valid, kita akan kembali masuk UHC,” jelasnya.
Terkait tunggakan pembayaran program UHC, Kholilurrahman mengatakan saat ini kewajiban tersebut sedang dicicil oleh pemerintah daerah. Ia juga meminta masyarakat memberikan data yang jujur saat pelaksanaan sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kalau tidak mampu sampaikan tidak mampu, kalau mampu sampaikan mampu. Jangan sampai ketika didata miskin tidak mau, tetapi saat ada bantuan atau keringanan BPJS semuanya mengaku miskin. Sumber data yang akurat sangat penting untuk menentukan kebijakan yang tepat,” pungkasnya. (Fauzi/Lum)