Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, SUMENEP – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jumat (04/09/2026). Dalam pelantikan tersebut, para pejabat baru diminta memperkuat pelayanan publik, menjaga integritas, serta mampu menghadirkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Empat pejabat yang dilantik yakni Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana BPBD, serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satpol PP.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,” kata Achmad Fauzi Wongsojudo saat pelantikan di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep.
Bupati meminta pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing dan menerjemahkan visi-misi pemerintah daerah ke dalam program yang konkret serta terukur. Setiap kebijakan juga diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kepala OPD baru bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta bekerja dengan orientasi pada pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, fokus diarahkan pada peningkatan penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur perumahan yang layak, hingga penguatan pelayanan sektor perhubungan. Sementara Kesbangpol diminta menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Sedangkan BPBD diminta memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan ketika terjadi bencana, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Sementara Satpol PP diarahkan melakukan penegakan Peraturan Daerah secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
Achmad Fauzi juga menekankan agar pejabat yang baru dilantik tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan inovasi. Menurutnya, perangkat daerah harus mampu merespons perubahan serta kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan berbasis data.
“Perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkasnya. (Bam/Mel)