Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Komisi IV DPRD Pamekasan menyoroti tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB) yang masih menjadi persoalan serius di daerah tersebut. Pada 2025, angka kematian bayi tercatat sekitar 65–67 kasus, sementara kematian ibu sekitar 12 kasus.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Abd. Rasyid Fansori, menyampaikan bahwa hingga semester pertama 2026, angka tersebut sudah mencapai sekitar 32 kasus kematian bayi dan 7 kasus kematian ibu. Sementara 2 kasus lainnya masih dalam proses verifikasi Dinas Kesehatan terkait domisili.
“Ini menjadi bahan evaluasi bersama. Padahal berbagai intervensi sudah dilakukan, mulai dari program, anggaran hingga pembentukan klaster layanan di puskesmas yang didampingi dokter spesialis,” ujarnya saat on air di Radio Karimata, Jumat (24/04/2026) siang.
Ia menjelaskan, faktor utama yang kerap terjadi di lapangan adalah keterlambatan, baik dalam rujukan pasien, komunikasi keluarga, maupun deteksi dini oleh tenaga kesehatan.
“Keterlambatan rujukan ini krusial. Pasien yang seharusnya segera ditangani justru menunggu lama, sehingga saat tiba di rumah sakit kondisinya sudah memburuk,” tegasnya.
Menindaklanjuti hal itu, Komisi IV telah memanggil bidan koordinator, pihak puskesmas, hingga manajemen rumah sakit untuk memperkuat sistem layanan. Salah satu yang didorong adalah standar waktu penanganan rujukan maksimal 30–40 menit agar tidak terjadi keterlambatan fatal.
Dari hasil evaluasi, ditemukan keluhan bidan terkait lambatnya respons beberapa rumah sakit dalam menerima rujukan, berbeda dengan rumah sakit swasta yang dinilai lebih cepat.
Ke depan, DPRD memastikan akan terus melakukan monitoring dan menjadikan AKI-AKB sebagai prioritas dalam rekomendasi LKPJ 2025 untuk ditekan di 2026. Di sisi lain, masyarakat juga diminta lebih aktif memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan dan mematuhi anjuran tenaga medis.
Sementara, dr. Syaifudin Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mengatakan kasus kematian ibu dan bayi di Pamekasan sudah ada pembahasan dan ditindaklanjuti internal Dinkes.
“Hasil pembahasan yang menghadirkan pihak-pihak terkait itu dibahas oleh tim Dinkes, OP apakah sudah sesuai dengan SOP, apa ada pelanggaran etika, kelalaian, baru kami dapat menentukan rekomendasi seperti apa. Mohon ditunggu kami sedang memprosesnya,’’ pungkasnya. (Bambang/Mel)