4.160 PPPK Paruh Waktu di Pamekasan belum Laksanakan Orientasi PPPK

KARIMATA MEDIA, PAMEKASAN – Sebanyak 4.160 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu belum melaksanakan orientasi PPPK.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan menegaskan adanya perbedaan mendasar antara Latihan Dasar (Latsar) bagi CPNS dan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski secara bentuk, dasar, tujuan, dan materi keduanya hampir sama.

Saudi Rahman, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Pamekasan, mengatakan bahwa istilah Latsar secara khusus diperuntukkan bagi CPNS, sedangkan PPPK mengikuti orientasi PPPK sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

“Latsar itu untuk CPNS, sementara PPPK mengikuti orientasi PPPK. Secara konsep hampir sama, hanya istilahnya yang berbeda,” jelas Saudi Rahman.

Ia menambahkan, orientasi PPPK mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 289 Tahun 2022 tentang metode pelaksanaan orientasi PPPK. Untuk tahun ini, alokasi orientasi direncanakan bagi PPPK angkatan 2024 pada tahun 2026.

Sementara itu, terkait PPPK paruh waktu, Saudi Rahman menyebut hingga saat ini belum ada kebijakan maupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur apakah PPPK paruh waktu wajib mengikuti orientasi atau tidak.

“Untuk PPPK paruh waktu, sampai sekarang belum ada juklak-juknisnya. Masih banyak hal yang harus diatur oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi PPPK paruh waktu belum selengkap PPPK penuh waktu, termasuk dalam hal penggajian. Jika PPPK penuh waktu sudah memiliki dasar hukum yang jelas, maka PPPK paruh waktu masih bersifat terbatas.

“Standarnya belum ada. Yang ada hanya klausul dalam surat edaran Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, minimal penghasilan sama dengan saat masih honorer dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah,” ungkapnya.

BKPSDM Pamekasan pun mengimbau PPPK paruh waktu agar menerima setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah serta memahami bahwa setiap daerah memiliki kemampuan dan kebijakan yang berbeda. (Melli/Suk)