Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Banyaknya jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) menjadi perhatian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan. Isu tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar, Kamis (16/7/2026).
Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam mengatakan, FGD bertema “Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif” itu digelar sebagai ruang pengawasan yang objektif dan konstruktif untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan bagaimana iklim yang dinamis di Pamekasan bisa terbangun. PWI tidak hanya berdiri sebagai wadah berkumpulnya wartawan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan daerah,” ujarnya.
Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers sekaligus Direktur Kabar Madura itu menjelaskan, persoalan masih banyaknya jabatan kepala OPD yang belum diisi pejabat definitif menjadi isu yang perlu dikaji bersama. Meski keberadaan Plt merupakan solusi transisi yang sah dalam pemerintahan, jabatan definitif dinilai tetap dibutuhkan karena memiliki legitimasi penuh untuk menetapkan kebijakan strategis yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
“FGD ini kami hadirkan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar berbagai sudut pandang,” katanya.
Untuk mengupas persoalan tersebut secara menyeluruh, PWI Pamekasan menghadirkan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan sebagai narasumber. Diskusi dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan sekaligus Pemimpin Redaksi Media Jatim, Ongky Arista UA.
Forum itu mempertemukan perspektif pemerintah daerah mengenai tantangan birokrasi, pandangan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta analisis akademisi yang ilmiah dan objektif terhadap tata kelola birokrasi di Kabupaten Pamekasan.
FGD juga dihadiri pengurus dan anggota PWI Pamekasan, insan pers, perwakilan NGO, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, DK PPMI Madura, Sekjen DK PPMI, Ketua HIPMI, hingga Ketua KNPI. Kehadiran berbagai elemen tersebut diharapkan dapat memperkaya masukan terhadap pembahasan yang berlangsung.
Hairul Anam berharap diskusi lintas sektor tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret dan solutif untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi.
“Kita semua menginginkan satu tujuan yang sama: lahirnya reformasi birokrasi di Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik.” Tutupnya. (Bam/Mel)