Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA,PAMEKASAN — Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengajak para kiai di Madura ikut mengawal pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial dan program pendidikan pemerintah tepat sasaran.
Ajakan itu disampaikan saat kegiatan Kolaborasi Program Prioritas Presiden terkait pemutakhiran DTSEN dan pembangunan sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi di Auditorium UIN Madura, Minggu (10/5/2026).
Dalam sambutannya, Saifullah Yusuf mengatakan program Sekolah Rakyat lahir untuk menjangkau anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun yang berisiko putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga.
“Sekolah rakyat ini pada dasarnya melaksanakan Pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,” ujarnya.
Menurut dia, anak terlantar tidak selalu berarti tidak memiliki orang tua, tetapi juga mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Ia menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lebih dari empat juta anak di Indonesia masih berada dalam kondisi rentan karena tidak memperoleh pendidikan memadai.
Saifullah Yusuf mengatakan Presiden meminta persoalan tersebut dihadapi secara terbuka dan diselesaikan bersama-sama. Salah satu konsep yang dikembangkan pemerintah adalah sekolah berasrama dengan pola pendidikan menyerupai pondok pesantren.
“Ke depan saya ingin para kiai ikut berkontribusi membantu karena ini boarding school seperti pesantren, pendidikannya 24 jam,” katanya.
Mensos juga menyoroti persoalan data warga miskin yang dinilai belum sepenuhnya akurat sehingga masih ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdaftar.
Karena itu, ia meminta para kiai ikut membantu proses pemutakhiran data melalui jalur formal mulai tingkat RT, RW, desa, hingga dinas sosial daerah.
“Saya ingin mengajak para kiai sekalian untuk ikut pemutakhiran data. Kalau punya informasi dari santri atau masyarakat, silakan dimasukkan ke sistem data yang kami miliki,” ujarnya.
Ia menegaskan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bukan pihak yang menentukan penerima bantuan sosial.
“Banyak yang salah paham. Ada yang tidak dapat bansos lalu menyalahkan pendamping PKH. Itu tidak betul, karena yang menentukan tetap BPS,” kata dia.
Di akhir sambutannya, Saifullah Yusuf meminta doa restu dan masukan dari para ulama untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat di Madura. (Ainul/Lum)