Breaking News
Foto Bersama Para Nelayan Bersama DPRD dan Pemkab Pamekasan.

Jaring Hilang, Nelayan Pamekasan Terdampak Eksplorasi Migas Mengadu ke DPRD

KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Sejumlah nelayan dari Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, melakukan audiensi ke Komisi 2 DPRD Pamekasan, Senin (3/1/2025). 

Mereka mengadukan kesulitan mencari nafkah akibat jaring mereka hilang imbas eksplorasi migas di wilayah utara Pamekasan.

Fauzi, Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Nelayan, menyampaikan bahwa nelayan yang terdampak eksplorasi migas mengalami kerugian besar. Hingga saat ini, belum ada ganti rugi dari pihak pelaksana, padahal masyarakat setempat kehilangan ratusan jaring ketika SKK Migas beroperasi di laut Pantura Pamekasan beberapa waktu lalu.

“Kerugian kami berupa jaring yang hilang. Ada 12 perahu yang kehilangan jaring, bahkan ada warga yang kehilangan hingga 34 jaring. Jika ditotal, ratusan jaring warga hilang. Satu jaring itu harganya sekitar Rp5 juta,” ungkap Fauzi.

Menurutnya, pihak pelaksana sempat berjanji akan mengganti kerugian mereka tiga kali lipat. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi dengan alasan masih dalam proses administrasi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana agar segera melakukan ganti rugi. Janji mereka setelah terdampak akan segera diganti, tetapi sudah lima bulan berlalu dan belum ada kepastian,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, Abdul Fata, menyatakan pihaknya akan membela kepentingan nelayan dan meminta mereka segera melaporkan kejadian tersebut dengan bukti lengkap. Sebab, hingga kini, pihaknya belum menerima bukti kerusakan dari nelayan.

“Saat itu ada pra survei dan survei. Pada tahap pra survei, tim sudah melakukan penandaan terhadap rumpun yang berpotensi terdampak. Saat pemotongan, hanya ada dua rumpun yang terdampak. Namun, pada saat survei utama, dinas kami tidak dilibatkan, semuanya dilakukan oleh pihak perusahaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Moh Faridi, Anggota Komisi 2 DPRD Pamekasan, menyatakan bahwa laporan yang diterima pihaknya tidak dilengkapi dengan bukti yang memadai.

“Kami meminta data yang lengkap dengan bukti konkret. Sebab, laporan dari nelayan dan Pemkab tidak sinkron. Saat itu, Pemkab hanya menemukan dua rumpun yang terdampak. Namun, dalam pelaksanaan, ternyata ada nelayan yang masih beraktivitas sehingga mereka yang terdampak. Sayangnya, hingga kini tidak ada data yang valid,” tutupnya. (Ziyad/Lum)

Check Also

Polisi di Bangkalan Lakukan Aksi Heroik: Bantu Persalinan di Jembatan Suramadu

KARIMATA.NET, BANGKALAN –  Aksi heroik dilakukan oleh anggota polisi Satuan Samapta Polres Bangkalan di Jembatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *