Radio Karimata Dinamika Madura 
KARIMATA.NET PAMEKASAN – Siswa baru dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP di Kabupaten Pamekasan memulai hari pertama sekolah dengan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (15/07/2024).
Acara ini bertujuan untuk mengenalkan siswa pada lingkungan sekolah yang baru, dengan fokus khusus pada menciptakan sekolah yang ramah anak dan mencegah perundungan.
Akhmad Zaini, Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, menegaskan bahwa MPLS tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan, namun ada penekanan khusus pada beberapa aspek penting.
“Untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tidak ada perubahan, hanya ada beberapa penekanan terkait terciptanya sekolah ramah anak, tidak terjadinya perundungan, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain itu, Zaini juga mengungkapkan bahwa anak-anak kini dihadapkan dengan sistem belajar yang serba digital.
“Untuk persiapan, saat ini anak-anak sudah dihadapkan dengan sistem belajar yang serba digital, ujiannya sudah online, materi pembelajaran yang disediakan sudah bisa ditonton di rumah,” jelasnya.
Namun, di tengah semangat hari pertama sekolah, terdapat kendala di SDN Tamberu 2, Karang Timur, Kecamatan Batumarmar. Sebanyak 120 siswa di sekolah tersebut tidak dapat belajar di ruang kelas akibat sengketa tanah yang ditempati bangunan sekolah.
Akhmad Zaini, dalam wawancara dengan Radio Karimata, menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan besar terkait tanah tersebut.
“Hanya ada beberapa mis saja, sekolah itu memang tidak bersertifikat milik pemerintah, kemudian ada orang yang mengaku tanah itu miliknya, kita juga sudah melakukan komunikasi berkali-kali apa kemauannya, ternyata ia minta ganti rugi,” ungkapnya.
Namun, meskipun telah ada kesepakatan untuk ganti rugi, pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah ternyata tidak memiliki sertifikat tanah tersebut.
“Dan sampai saat ini juga masih belum ada bukti bahwa tanah tersebut miliknya, kita juga minta bukti-bukti lain yang disahkan oleh badan pertanahan, dan sampai hari ini masih belum ada juga,” tambahnya.
Pihak Dinas Pendidikan Pamekasan terus mencari solusi terbaik demi kenyamanan pendidikan siswa.
“Kami ini posisinya mencari jalan yang sama-sama enak, atau jalan tengah,” lanjut Zaini.
Ia juga menekankan bahwa proses pendidikan bukan hanya kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan semua masyarakat, dan meminta semua pihak untuk bersama-sama menjaga proses pendidikan. (Ainul/Mel)
