Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Kondisi tersebut terjadi di tengah musim kemarau panjang yang turut dipengaruhi fenomena El Niño.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengatakan, Pemkab Pamekasan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani dampak kekeringan.
“Salah satu langkah awal adalah melakukan mapping, yaitu kajian-kajian terkait dengan wilayah mana saja yang menjadi perhatian dan terutama sebagai prioritas. Itu sudah dilakukan,” ujarnya dalam Talkshow Kedai Karimata, Rabu (16/09/2026).
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 11 kecamatan yang terdampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Waru, Pengantenan, Pademawu, Pasean, Palengaan, Tlanakan, Larangan, Kadur, Proppo, Galis, serta Kecamatan Batumarmar yang berada di wilayah Pantura.
Sementara itu, terdapat dua kecamatan yang hingga saat ini masih tergolong aman, termasuk Kecamatan Pamekasan yang merupakan wilayah perkotaan.
Dampak kekeringan juga tercatat meluas hingga tingkat desa dan dusun. Sebanyak 82 desa dan 281 dusun di Kabupaten Pamekasan terdampak kekeringan. Kondisi tersebut berdampak terhadap 50.879 kepala keluarga (KK) atau sekitar 159.234 jiwa.
“Dari hasil pemetaan, ada sebanyak 211 dusun masuk kategori kekeringan langka, sedangkan 70 dusun masuk kategori kekeringan kritis,” tambahnya.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Pemkab Pamekasan melalui BPBD terus melakukan distribusi air ke wilayah terdampak. Hingga saat ini, distribusi air telah mencapai 752 rit.
KH Kholilurrahman menegaskan, distribusi air akan terus dilakukan, khususnya ke wilayah yang masuk kategori kekeringan kritis.
“Dengan demikian, insyaallah distribusi air pada wilayah kekeringan kritis itu akan terus dilakukan,”lanjut KH Kholilurrahman.
Menurutnya, meskipun armada yang dimiliki pemerintah masih terbatas, pelayanan kepada masyarakat tetap diupayakan secara maksimal. Ia menyebut upaya tersebut dapat berjalan lebih efektif apabila masyarakat turut aktif melaporkan kondisi kekeringan maupun kejadian kebakaran lahan kepada pemerintah.
“Dengan armada yang terbatas pelayanan tetap maksimal dan itu dirasakan oleh masyarakat. Asalkan dengan syarat, jika terjadi kekeringan atau kebakaran, masyarakat memberikan laporan kepada Pemkab Pamekasan, bisa langsung ke BPBD agar kita mudah mengecek atau checking lapangan,” pungkasnya. (Sol/Mi)