Kades Majungan Diadukan ke Polisi, Dugaan Dana Tambak Garam Rp5 Miliar Tak Masuk Kas Desa

KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Dugaan penyimpangan pengelolaan aset desa berupa tambak garam di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, resmi diadukan ke Polres Pamekasan. Persoalan ini mencuat setelah hasil pengelolaan tambak yang diduga mencapai Rp1 miliar per tahun atau sekitar Rp5 miliar selama lima tahun dipertanyakan karena disinyalir tidak masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pengaduan tersebut disampaikan Samsul Muarif, warga Desa Majungan, melalui tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia, Kamis (19/11/2026).

Objek yang dipersoalkan merupakan Tanah Kas Desa berupa lahan tambak garam yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintah Desa Majungan. Pengelolaan aset tersebut menjadi sorotan karena diduga tidak disertai pertanggungjawaban penerimaan hasil yang jelas sejak 2022 hingga 2026.

Baca Juga:  Dua Titik Black Spot di Kecamatan Pragaan Mendapat Perhatian Khusus dari Polsek Prenduan

Tim kuasa hukum Samsul Muarif, Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., meminta Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Pamekasan menelusuri aliran dana, memeriksa catatan keuangan desa, serta mengaudit seluruh penerimaan dari pemanfaatan tambak garam tersebut.

Mereka menegaskan, Tanah Kas Desa merupakan aset milik pemerintah desa yang pengelolaannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian pokok pernyataan tim kuasa hukum.

Baca Juga:  Tekan Stigma, RSUD Mohammad Noer Hadirkan Layanan Poli Jiwa untuk Warga Madura

Selain meminta penanganan aparat kepolisian, tim advokat juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan aset desa tersebut.

Sebagai informasi, Subahnan merupakan Kepala Desa Majungan yang menjabat sejak 2022. Namun, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan tambak garam tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian melalui pemeriksaan pihak-pihak terkait.

Hingga pengaduan disampaikan, persoalan utama yang diminta untuk diungkap adalah besaran hasil pengelolaan tambak, mekanisme pemanfaatan aset, serta kemana aliran penerimaan tersebut selama lima tahun terakhir. (Lumi/Ain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *