Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Pekerja, Ada Sanksi bagi Pelanggar

KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan menjadi perhatian setelah salah satu warga melaporkan persoalan tersebut kepada Karimata Media. Persoalan itu kembali mengingatkan pentingnya pelindungan hak pekerja, terutama terkait larangan perusahaan menahan dokumen pribadi sebagai jaminan bekerja.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pengantar Kerja Ahli Muda, Syaifur Rizal, SH, menjelaskan bahwa dokumen pribadi yang dimaksud tidak hanya ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah hingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Baca Juga:  Diduga Mengantuk, Minibus di Pamekasan Oleng dan Hantam Pembatas Jalan

“Dalam Pasal 78 ayat (1), pemberi kerja dilarang mensyaratkan maupun menahan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja atau buruh sebagai jaminan dalam hubungan kerja,” Ujarnya kepada Karimata Media.

Aturan tersebut juga melarang perusahaan menghalangi atau menghambat pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

“ Memang ada pengecualian terbatas terhadap ijazah atau sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dengan biaya dari pemberi kerja, berdasarkan perjanjian kerja tertulis,” Tambahnya.

Baca Juga:  Pemerintah Siapkan Revitalisasi Food Colony, PKL Tetap Desak Kembali ke Arek Lancor

Menurutnya pekerja yang mengalami penahanan ijazah atau dokumen pribadi dapat mengadukan persoalan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat melalui pengawas ketenagakerjaan atau kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

“ Pengaduan tersebut dapat menjadi dasar bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan memberikan pelindungan terhadap hak pekerja,” Tutupnya.

Sementara itu, Pasal 79 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksinya meliputi peringatan tertulis, denda administratif, hingga pembatasan kegiatan usaha. (Anisa/Suk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *