Radio Karimata Dinamika Madura 
KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Rencana Kementerian Agama RI untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat pencatatan pernikahan semua agama turut direspons oleh Muhammadiyah.
Azis Ashari, Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Pamekasan kepada Jurnalis Karimata.net mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan pencatatan pernikahan semua agama di Kementerian Agama, hanya saja yang perlu dikaji ulang terkait dengan kesiapan dan dampak yang ditimbulkan.
“Kalau dari segi administrasi tidak masalah, tapi yang perlu dikaji ulang adalah bagaimana persiapan pernikahan di KUA itu sendiri, sebab masing-masing agama memiliki metode dan tradisi masing-masing serta perangkat nikah yang berbeda-beda” ujarnya, Selasa (27/02/2024) siang.
Menurutnya, yang terpenting adalah Kementerian Agama maupun KUA untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
“Harus ada sosialisasi utuh kebawah dan Kemenag harus menyediakan wadah semua agama, misal non muslim itu tidak bisa dinikahkan oleh orang islam. Banyak yang memahami Kementerian Agama itu hanya untuk islam, padahal itu untuk semua agama yang ada di Indonesia begitu juga dengan KUA,” tegasnya.
Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Pamekasan periode 2022-2027 ini menambahkan, seluruh masyarakat baik muslim atau non muslim memiliki hak yang sama mendapatkan akses yang mudah dalam melakukan pencatatan pernikahan, kemudian memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
“Masing-masing kita memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dan pengakuan dari negara,” tutupnya.
Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengutarakan, rencana Kantor Urusan Agama (KUA) bukan hanya jadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat muslim, namun juga untuk umat non-muslim atau untuk semua agama.
Ia beralasan dengan mengembangkan fungsi KUA itu, maka data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik. (Ziyad/)
