Radio Karimata Dinamika Madura 
KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Kabupaten Pamekasan menggelar aksi demonstrasi ke Gedung Bupati Pamekasan menindaklanjuti adanya isu kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan, Senin (08/01/2024) siang.
Tujuan aksi ini sebagai bentuk representatif dari masyarakat dan petani setelah memasuki musim hujan, para petani dengan lahan yang sudah siap untuk ditanam padi dan jagung namun terkendala karena minimnya subsidi pupuk di kabupaten Pamekasan.
Menanggapi hal tersebut, Drs. Achmad Faisol Pj Sekretaris Daerah Pamekasan mengatakan bahwa Pemkab Pamekasan akan terus mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan pupuk di Pamekasan.
“Saya mengapresiasi PC PMII Pamekasan yang ikut membantu mengevaluasi kinerja Pemkab Pamekasan,” tegasnya kepada Jurnalis Karimata, Senin (08/01/2024) siang.
Sementara Nolo Garjito Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan mengatakan setiap tahun memang sering terjadi kelangkaan pupuk apalagi menjelang musim tanam padi dan jagung. Selain itu OPD nya banyak menerima laporan kios yang kehabisan pupuk.
Untuk itu pihaknya merencanakan penambahan kuota pupuk subsidi di masing-masing kecamatan di Pamekasan pada tahun 2024 dan melakukan pengawasan di kios-kios bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
“Mulai bulan Januari 2024 ini tim verval dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) harus tau berapa yang dikirim dari Distributor ke Kios dan dari Kios ke Petani, jika ada yang melanggar akan dilakukan teguran dan pemecatan,” tambahnya.
Disisi lain Ahmad Basri Yulianto, SH. M.Si, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan menegaskan instansinya tak segan memberikan sanksi terhadap kios tidak berizin. Sanksi ini kata Basri berupa teguran pertama selama 14 hari dan teguran kedua juga selama 14 hari.
“Berdasarkan data kios yang disampaikan pendemo, kami siap menindaklanjuti temuan itu, tapi jika tetap tidak mengindahkan teguran dari Disperindag, kami akan mengeluarkan rekomendasi ke Pupuk Indonesia (PI) nantinya PI yang akan menindaklanjuti apakah dicabut atau tidak,” tutupnya.
Pantauan di lokasi, massa melakukan penyegelan kantor Pemkab pamekasan, karena massa memaksa bertemu dengan Pj Bupati Pamekasan.
