KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Dugaan penyimpangan pengelolaan tambak garam di atas aset Pemerintah Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, mendapat tanggapan langsung dari Kepala Desa Majungan, Subahnan.
Subahnan membantah dugaan hasil pengelolaan tambak garam mencapai Rp1 miliar per tahun atau sekitar Rp5 miliar selama lima tahun, sebagaimana disampaikan warga bernama Samsul Muarif dalam pengaduannya ke Polres Pamekasan.
Saat mengudara di Radio Karimata Dinamika Madura, Subahnan menegaskan nominal tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan pendapatan sebenarnya dari pengelolaan tambak garam yang bergantung pada kondisi musim dan cuaca.
“Kalau satu M satu tahun itu insyaallah tidak mungkin, Pak. Saya siap mempertanggungjawabkan,” tegasnya, Kamis (19/11/2026) malam.
Ia membenarkan bahwa lahan tambak tersebut merupakan Tanah Kas Desa yang dikelola masyarakat setempat dengan sistem bagi hasil. Dari pembagian tersebut, tiga bagian diberikan kepada pengelola, sedangkan dua bagian menjadi hak pemerintah desa.
Subahnan mencontohkan, pada 2022 pendapatan yang diterima desa dari pengelolaan tambak garam tersebut hanya berkisar Rp75 juta.
Terkait penggunaan dana bagian desa, Subahnan menjelaskan bahwa sebagian anggaran digunakan untuk membiayai proses hukum dan jasa pengacara dalam memperjuangkan tanah percaton yang sebelumnya dijual pihak lain agar kembali menjadi aset desa. Sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk pembangunan tempat ibadah atau musala.
Subahnan juga menduga pengaduan yang dilayangkan Samsul Muarif berkaitan dengan persoalan keluarga. Ia menyebut Samsul merupakan keponakannya, sementara ayah pelapor baru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara jual beli tanah percaton desa.
“Karena itu ibunya asli sepupu saya. Mungkin emosi karena bapaknya jadi tersangka terkait dengan tanah yang dijual itu, sehingga bikin LP (Laporan Polisi) atau Dumas (Pengaduan Masyarakat) biar ada tandingan,” ungkapnya.
Ia mengaku baru mengetahui adanya pengaduan tersebut setelah dikonfirmasi Karimata Media. Meski demikian, ia menyatakan siap memberikan penjelasan dan membuka dokumen pengelolaan tambak garam, termasuk menghadirkan pihak pengelola apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian.
Di tengah persoalan tersebut, Subahnan berharap polemik dengan pelapor yang masih memiliki hubungan keluarga itu dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan demi menjaga kondusifitas masyarakat Desa Majungan. (Lumi/Yan)
Karimata Media Dinamika Madura