Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Bupati Pamekasan memastikan pelaksanaan mutasi dan rotasi aparatur sipil negara (ASN) tahap pertama akan menyasar sekitar 80 jabatan. Sementara itu, masih ada sejumlah jabatan yang belum diproses karena menunggu perubahan regulasi maupun kemungkinan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menjelaskan, saat ini masih terdapat 11 jabatan yang belum dapat dipastikan seluruhnya terisi. Beberapa di antaranya masih menunggu kepastian aturan dan kebijakan pemerintah.
“Salah satu contoh, untuk menentukan Direktur RSUD kita masih menunggu juklak dan juknis karena ada perubahan aturan. Kalau dulu harus dokter, sekarang boleh bukan dokter. Kemudian Dinas Pertanian belum kita proses karena masih ada kemungkinan merger. Perkim juga ada kemungkinan merger sehingga tidak kita masukkan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pada tahap pertama mutasi diperkirakan akan mengisi sekitar 80 jabatan. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah hingga menjelang pelantikan karena proses penilaian melalui manajemen talenta masih terus berjalan.
“Sekitar 80 kurang lebih. Saya tidak bisa memastikan karena setiap hari berkembang. Ketika kita umumkan ada lima yang melalui manajemen talenta, selalu berkembang. Ada pejabat yang nilainya meningkat karena rekam jejak dan kinerjanya, sehingga kita tidak bisa membuka daftar itu sejak awal,” katanya.
Bupati juga menegaskan keberadaan pejabat pelaksana tugas (Plt) tidak menghambat jalannya pemerintahan maupun pembangunan daerah.
“Kalau kinerja saya kira tidak, karena Plt juga punya hak mengalokasikan anggaran, menentukan kegiatan, punya hak,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Pamekasan tetap berjalan meski di beberapa sektor masih terkendala keterbatasan anggaran.
“Pembangunan di Pamekasan rata-rata jalan, kecuali ada yang terkendala dengan minimnya anggaran. Serapan APBD alhamdulillah lumayan, nanti kita tunggu hasil P-APBD,” jelasnya.
Menanggapi tudingan massa aksi terkait dugaan praktik jual beli jabatan, Bupati membantah keras tuduhan tersebut dan mempersilakan masyarakat membuktikannya apabila memiliki data.
“Saya bisa memastikan tidak ada sepanjang pengetahuan saya. Kalau nanti setelah pelantikan ada nama yang seharusnya masuk karena sudah terlanjur bayar tapi ternyata tidak masuk sehingga koar-koar, silakan saja,” ujarnya.
Ia juga membantah tudingan yang menyeret ajudan maupun staf khususnya.
“Enggak benar. Saya bisa menjamin dua ajudan saya bersih. Stafsus juga bersih,” tegasnya.
Terkait kehadiran sejumlah kepala desa dan tokoh saat aksi demonstrasi berlangsung, Bupati menegaskan dirinya tidak pernah mengundang mereka.
“Saya tidak pernah mengundang mereka. Kalau mereka hadir mungkin karena mendengar ada ramai-ramai. Menyampaikan aspirasi itu hak mereka, dan saya hadir atau tidak juga hak saya. Selama menggunakan hak masing-masing, kita harus belajar kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik,” pungkasnya. (Lumi)