Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, BEKASI – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons usulan penataan ulang posisi gerbong khusus wanita pada rangkaian KRL, menyusul kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur
AHY menyatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap penempatan gerbong wanita yang selama ini berada di bagian tertentu rangkaian, guna memastikan aspek keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas.
“Iya, artinya memang belum pernah terjadi sebelumnya ada tumbukan dari belakang oleh kereta api jarak jauh. Dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita,” ujar AHY di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi perhatian karena gerbong yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi perempuan justru berada pada posisi paling berisiko saat terjadi benturan dari arah belakang.
“Jadi pasti ada concern mengapa yang kita siapkan secara khusus justru menerima risiko paling tinggi,” lanjutnya.
Mengutip CNN Indonesia, AHY menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya menyangkut perubahan posisi gerbong wanita, tetapi juga mencakup pembenahan sistem keselamatan transportasi publik secara menyeluruh.
Menurutnya, keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas utama tanpa membedakan gender. Sistem transportasi diharapkan mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, serta menerapkan prinsip keselamatan secara nyata.
Sementara itu, berdasarkan kronologi Kementerian Perhubungan, kecelakaan bermula ketika KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper kendaraan di perlintasan sebidang JPL 85 kawasan Bulak Kapal. Akibatnya, rangkaian KRL harus dievakuasi dan dijalankan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB).
Dampak dari kejadian tersebut, satu rangkaian KRL lainnya dihentikan di Stasiun Bekasi Timur. Namun, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya hingga akhirnya menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti di peron.
Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem operasional dan standar keselamatan transportasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (Fauzi/Sl)