Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN — Aksi demonstrasi penolakan terhadap keberadaan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dinilai kerap bertindak sebagai provokator berlangsung di depan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Selasa (10/02/2026). Massa aksi yang mayoritas berasal dari kalangan petani dan buruh tembakau menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, mengatakan kehadiran para petani dan buruh tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang patut didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan peningkatan pendapatan, pengayoman, serta arah pembangunan Kabupaten Pamekasan agar lebih berpihak kepada petani dan buruh.
“Para petani dan buruh yang datang menemui kami ini menyampaikan aspirasi terkait peningkatan pendapatan dan pengayoman, terutama bagaimana Pamekasan ke depan bisa berkembang dengan lebih memperhatikan kepentingan petani dan buruh,” ujar Kholilurrahman.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Bupati Pamekasan beserta seluruh jajaran fungsionarisnya agar bersikap tegas terhadap oknum LSM yang tidak memiliki legal standing. Selain itu, massa juga meminta Polres Pamekasan membatasi pelaksanaan aksi massa hanya pada lembaga atau organisasi yang memiliki badan hukum dan prosedur administrasi yang jelas.
Massa aksi turut mendesak Bea dan Cukai Madura untuk bersama-sama membangun komitmen dalam menjaga ekosistem perekonomian Madura. Mereka menilai keterlibatan oknum LSM yang tidak kooperatif justru berpotensi menghambat pembangunan ekonomi daerah, khususnya di sektor industri hasil tembakau.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kholilurrahman mengaku sepakat dengan poin-poin yang disampaikan massa aksi. Ia menegaskan pemerintah daerah siap menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui penyusunan langkah-langkah konkret secara bersama-sama.
“Saya setuju dengan poin-poin yang disampaikan saudara-saudara kita. Mari kita tindak lanjuti bersama dengan menyusun langkah ke depan, agar aspirasi buruh dan petani ini benar-benar bisa didengar dan direalisasikan,” tegasnya.
Namun demikian, Kholilurrahman juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para petani, karena dalam satu tahun masa pemerintahannya sektor pertanian belum mendapatkan perhatian maksimal. Ia mengakui keterbatasan anggaran akibat kebijakan pemotongan untuk pemerataan kesejahteraan menjadi salah satu kendala utama.
“Saya mohon maaf apabila dalam satu tahun pemerintahan kami belum terlalu banyak fokus pada sektor pertanian. Ada beberapa kendala, termasuk bagaimana memanage anggaran yang sangat terbatas karena adanya pemotongan anggaran,” ungkapnya.
Meski begitu, Kholilurrahman menegaskan ke depan sektor pertanian akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, besarnya potensi pertanian di Kabupaten Pamekasan harus dimaksimalkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi pertanian di Pamekasan ini sangat luas dan harus dimaksimalkan. Insyaallah ke depan akan kita perbaiki,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Kholilurrahman menyatakan kesiapannya untuk duduk bersama para petani dan buruh pasca aksi demonstrasi guna merumuskan langkah-langkah strategis bagi kemajuan sektor pertanian dan perburuhan di Kabupaten Pamekasan.
“Saya siap, setelah aksi ini, duduk bersama untuk merencanakan langkah kedepannya,” pungkasnya.
8 Tuntutan Petani dan Buruh Tembakau di Pamekasan:
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan menertibkan LSM/Ormas yang tidak memiliki legal standing.
- Meminta Kepolisian Resor Pamekasan meminimalisir aksi demonstrasi tanpa izin atau prosedur resmi.
- Meminta Kantor Bea dan Cukai Madura memperkuat pembinaan bersama rakyat.
- Bea dan Cukai menjadi mitra penghubung antara kepentingan pengusaha Industri Hasil Tembakau (IHT) Madura dengan pemerintah pusat.
- Bea dan Cukai memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha bagi seluruh pelaku usaha tembakau.
- Meminta pemerintah dan Bea dan Cukai memberikan solusi atas beratnya beban cukai bagi pelaku IHT Madura skala kecil yang bersifat padat karya.
- Meminta LSM/Ormas dan media ikut berkontribusi serta memberikan solusi dalam pembangunan ekonomi Madura yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- Meminta aparat penegak hukum dan Bea dan Cukai tidak serta-merta melakukan penangkapan dan penindakan sebelum memberikan solusi atas keberlangsungan IHT serta persoalan buruh dan petani tembakau. (Sukri/Lum)