Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Antrean panjang kendaraan untuk pengisian BBM subsidi masih terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Pamekasan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penyaluran Pertalite dan Biosolar tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan pemerintah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2026.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa Pertalite dan Biosolar merupakan BBM bersubsidi yang penyalurannya ditugaskan pemerintah melalui Pertamina. Karena berkaitan dengan anggaran subsidi negara, volume penyaluran tidak boleh melebihi kuota yang telah ditetapkan.
“Penyaluran kepada masyarakat harus sesuai dengan kuota penugasan dari pemerintah agar tetap tersedia sampai akhir tahun,” ujar Ahad.
Ia menjelaskan, apabila Pertamina menambah penyaluran saat konsumsi meningkat, dikhawatirkan kuota akan habis lebih cepat sehingga masyarakat tidak lagi dapat memperoleh BBM subsidi pada bulan-bulan berikutnya.
Menurut Ahad, setiap daerah memiliki kuota yang berbeda. Untuk Kabupaten Pamekasan, pemerintah menugaskan penyaluran sekitar 75.200 kiloliter BBM subsidi selama tahun 2026. Hingga awal Juni 2026, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 35.400 kiloliter, sehingga distribusi harus diatur secara cermat agar sisa kuota tetap mencukupi hingga Desember.
“Masih bulan Juni, sehingga sisa kuota harus kita jaga sampai akhir tahun. Kami juga mengantisipasi periode dengan konsumsi tinggi seperti Idulfitri, Iduladha, libur sekolah, dan momen lainnya,” katanya.
Ahad juga mengakui adanya pergeseran konsumsi BBM setelah penyesuaian harga, di mana sebagian pengguna BBM nonsubsidi beralih ke Pertalite maupun Biosolar. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang ikut meningkatkan konsumsi BBM subsidi.
Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, Pertamina terus menerapkan sistem QR Code pada setiap transaksi BBM subsidi. Melalui sistem tersebut, setiap liter BBM yang disalurkan tercatat berdasarkan identitas pengguna dan kendaraan.
“Kami tidak boleh mengurangi maupun menambah kuota penyaluran. Jika ditambah, otomatis akan menjadi beban tambahan subsidi negara. Karena itu, distribusi harus sesuai penugasan pemerintah,” tegasnya.
Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait distribusi BBM subsidi serta menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan. (Melli/Bam)