Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid III di halaman Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (16/07/2026). Massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan segera menuntaskan rotasi dan mutasi jabatan sekaligus membuka data secara transparan guna menghindari dugaan praktik jual beli jabatan.
Koordinator lapangan aksi sekaligus Ketua Formatur, Mahendra, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk terus mengawal proses penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Pamekasan.
“Berkaitan dengan aksi jilid tiga ini, sudah menjadi komitmen dan konsistensi kami dari Forum Mahasiswa Pantura bahwa persoalan kekosongan jabatan, rotasi, mutasi jabatan ini harus segera dituntaskan, kalau bisa di bulan Juli,” ujarnya.
Mahendra mengungkapkan, Bupati Pamekasan menyampaikan bahwa rotasi jabatan akan dilaksanakan pada Juli 2026 dengan jumlah sekitar 80 jabatan. Namun, Formatur meminta pemerintah membuka data tersebut kepada publik.
“Titik tekannya kami adalah kalau kemudian itu benar ada, maka data itu harus dibuka secara transparan supaya tidak ada dugaan-dugaan yang mengarah terhadap jual beli jabatan, setoran untuk jabatan, titip-menitip jabatan, dan lainnya. Tetapi beliau tidak bisa membuka data tersebut,” katanya.
Mahendra menegaskan pihaknya akan menempuh mekanisme permohonan informasi sebagai tindak lanjut. Apabila permintaan data tidak dipenuhi, Formatur mengancam kembali menggelar aksi demonstrasi.
“Kami akan melakukan surat permohonan data. Kalau itu tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali melakukan aksi demonstrasi berkaitan dengan rotasi jabatan ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan birokrasi mulai dilaksanakan pada Juli 2026. Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyampaikan pelantikan pejabat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi, dengan tahap awal sekitar 30 hingga 50 pejabat sebelum dilanjutkan hingga seluruh penataan organisasi perangkat daerah (OPD) selesai. (Lumi)