Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – KPP Pratama Pamekasan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi pengendalian gratifikasi eksternal, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat komitmen integritas di lingkungan KPP Pratama Pamekasan.
Kepala KPP Pratama Pamekasan, Wahyudin, ST., M.E., mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan wadah dialog antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan. Menurutnya, masukan, saran, hingga kritik dari para stakeholder sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Forum ini menjadi wadah dialog yang nyata. Kami sangat membutuhkan masukan, saran, bahkan kritik dari para pemangku kepentingan maupun wajib pajak sebagai pengguna layanan. Umpan balik tersebut menjadi cermin bagi kami untuk terus melakukan perbaikan pelayanan ke depan,” ujarnya.
Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan ini dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya akademisi dari Universitas Islam Negeri Madura, Polres Pamekasan, Pengadilan Negeri, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, HIPMI Cabang Pamekasan, Persatuan UMKM Binaan Telkom Pamekasan, Radio Karimata Permai, KPPN, Bea dan Cukai, KPKNL Pamekasan, PT Pos Indonesia, serta perwakilan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.
Selain membahas peningkatan kualitas pelayanan, kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga sekitar pukul 12.00 WIB itu juga menjadi sarana sosialisasi pengendalian gratifikasi eksternal. KPP Pratama Pamekasan menegaskan seluruh layanan perpajakan diberikan tanpa dipungut biaya.
“Kami ingin memperkuat janji publik melalui peningkatan kualitas pelayanan. Kami juga berkomitmen memperkuat integritas, bahwa seluruh layanan di KPP Pratama Pamekasan adalah Rp0 atau gratis. Di sisi lain, kami bersungguh-sungguh mengamankan penerimaan negara agar APBN semakin kuat sehingga pembangunan dapat terus berjalan,” tegasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPP Pratama Pamekasan berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memperkuat pemahaman mengenai kebijakan pengendalian gratifikasi eksternal, serta membangun sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan. (Lumi/Ans)