Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN — Sebanyak 19 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Pamekasan telah menerima bantuan kendaraan operasional berupa truk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Bantuan ini disebut sebagai bagian dari penguatan sarana pendukung di tingkat desa yang disalurkan melalui Kodim 0826 Pamekasan.
Komandan Kodim (Dandim) 0826 Pamekasan, Agus Wibowo Hendratmoko, menjelaskan bahwa total ada 20 wilayah yang sudah menerima masing-masing satu unit truk KDKM. Kendaraan tersebut berupa truk roda enam jenis Mitsubishi Fuso Canter FE 74 HD dengan pelat nomor B.
“Ada 19 desa dan 1 kelurahan yang sudah menerima truk KDKM. Penyaluran dilakukan setelah pembangunan di masing-masing wilayah dinyatakan selesai 100 persen,” ujarnya saat dikonfirmasi Gatekeeper Karimata Media, Rabu (15/04/2026) sore.
Ia menambahkan, bagi wilayah yang pembangunan infrastrukturnya belum rampung, penyaluran truk masih ditunda hingga proses tersebut benar-benar selesai. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pemanfaatan kendaraan secara optimal di lapangan.
Adapun rincian wilayah penerima meliputi Desa Blaban, Desa Sotabar, Kelurahan Kolpajung, Desa Klampar, Desa Pangbatok, Desa Panaguan (Proppo), Desa Bicorong, Desa Klompang Timur, Desa Tentenan Timur, Desa Samatan, Desa Panaguan (Larangan), Desa Rek Kerrek, Desa Jalmak, Desa Banyubulu, Desa Bukek, Desa Grujugen, Desa Palengaan Laok, Desa Panempan, Desa Taro’an, dan Desa Bettet.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Kabupaten Pamekasan, Achmad Saifuddin, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam pengadaan sarana dan prasarana KDKM, baik berupa gerai maupun kendaraan operasional.
“Untuk sarana prasarana KDKM seperti gerai dan truk atau pick up, silakan langsung berkoordinasi dengan Kodim. Diskop tidak terlibat sama sekali dalam proses pengadaan tersebut,” tegasnya.
Distribusi truk ini diharapkan dapat menunjang aktivitas operasional di tingkat desa, meskipun koordinasi lintas instansi menjadi sorotan terkait kejelasan kewenangan dalam program tersebut. (Lumi/Suk)