Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN — Forum Wartawan Pamekasan (FWP) mengambil peran aktif mendorong perbaikan data kesejahteraan sosial melalui forum diskusi publik atau Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kafe Manifesco, Desa Jalmak, Kecamatan Pamekasan, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini mempertemukan jurnalis, pemerintah, legislatif, dan pemangku kebijakan untuk mengurai persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai masih menyisakan banyak masalah.
Ketua FWP Ongky Arista UA menjelaskan, diskusi publik ini merupakan bagian dari tanggung jawab profesi wartawan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang advokasi publik. Menurutnya, persoalan data kesejahteraan sosial terlalu kompleks jika hanya disajikan dalam bentuk berita, sehingga perlu dibedah bersama lintas sektor.
“Yang kita diskusikan adalah hal-hal yang kompleks dan tidak cukup komprehensif jika hanya jadi berita. Karena itu, kami dudukkan semua pihak untuk membahas data kesejahteraan sosial secara terbuka,” ujarnya.
FGD tersebut mengangkat tema “Advokasi Warga, Pemerlu, Perlindungan Kesejahteraan Sosial Melalui Ketepatan Data di DTSen” dan dihadiri Kepala BPS Pamekasan Parsad Barkah Pamungkas, Kepala Dinas Sosial Herman Hidayat, Korwil PKH Jatim VI Hanafi, Kabid PPM Bapperida Choirul, serta tiga anggota Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan, yakni Tabri S Munir, Ahmad Fauzi, dan M. Said, bersama 15 anggota FWP.
Dalam forum itu, Anggota Fraksi Demokrat Tabri S Munir mengungkap temuan lapangan terkait ketidaktepatan data penerima bantuan sosial. Ia mencontohkan satu kelompok permukiman warga tidak mampu di Kecamatan Proppo yang terdiri dari 18 rumah, namun delapan di antaranya tidak tercatat sebagai penerima bantuan karena masuk kategori desil enam.
“Padahal satu lingkungan itu kondisinya sama-sama tidak mampu. Ini yang perlu ditelusuri, apakah dari operator SIK-NG atau petugas Regsosek,” katanya.
Tabri menegaskan, data yang tidak akurat akan berdampak besar terhadap perlindungan sosial masyarakat. Ia pun merekomendasikan agar variabel pendataan dipersempit untuk menekan potensi kesalahan, penambahan petugas input data, serta mendorong Pemkab Pamekasan meminta akses data by name by address dari Kementerian Sosial agar bisa dilakukan perbaikan.
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat menyatakan komitmennya untuk terus memperbarui data kesejahteraan sosial sesuai kondisi riil di lapangan. Ia juga meminta masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam proses koreksi data.
“Kami berharap NIK dijaga dan tidak disalahgunakan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memberi masukan dan koreksi,” tegasnya.
Kepala BPS Pamekasan Parsad Barkah Pamungkas menambahkan, pemutakhiran data harus dilakukan secara kolaboratif, dengan catatan pemerintah daerah memiliki data acuan resmi dari kementerian. Hal senada disampaikan Korwil PKH Jatim VI Hanafi yang menekankan pentingnya sinergi antar pihak.
“Data akan akurat jika kita bekerja bersama. Pers mengawal, dewan mengawasi, dan semua pihak menjaga integritas,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid PPM Bapperida Choirul mengingatkan bahwa kualitas data sangat bergantung pada integritas petugas di lapangan. “Karena data yang tidak baik akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya. (Fauzi/bb)