Radio Karimata Dinamika Madura 
KARIMATA.NET,PAMEKASAN – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Slamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan, Madura, mendapat keluhan dari sejumlah pasien.
Hendra Zulkarnain salah satu pasien rehabilitasi medik RS Smart mengeluhkan proses administrasi pendaftaran awal ke RSUD yang terlalu lama dan ribet.
Menurutnya, pasien BPJS perlu sabar mengikuti tahapan administrasi, baik pendaftaran kunjungan awal berobat maupun hanya kunjungan rawat jalan atau rutin terapi.
“Kita memang ikuti aturan RS, namun sistem yang awal lebih cepat kini tambah ribet. Semisal, daftar di loket harus menyertakan si pasien, bukan cukup hanya keluarga saja. Dan sekarang setiap kunjungan pasien harus fingerprint di loket pendaftaran padahal kondisi pasien tak memungkinkan,” Ujar Hendra saat on air di Dinamika Madura radio karimata, sabtu (09/03/2023) siang.
Ia menambah, sistem pendaftaran online di RS Smart awalnya sangat membantu pasien mendapat pelayanan cepat. Ternyata antrean tetap terjadi karena aturan baru sistem finger oleh masing-masing pribadi pasien .
“Padahal perangkat kadang terganggu dan kondisi sidik jari yang sulit terbaca, maka lama juga dan terjadi antrean berikutnya saat konfirmasi di loket saat data online, dan kita juga antre terakhir di poli. Kenapa soal daftar saja harus bersama pasien?? Dan kenapa gak tiap-tiap poli ada alat Finger pasien BPJS??,” tanya News Manajer, Redaktur Radio Karimata dan Jurnalis senior ini.
Hal yang sama juga disampaikan Bu Diah keluarga yang mendampingi pasien.
Ia menyayangkan cara berkomunikasi petugas terhadap keluarga pasien yang kurang baik. Padahal psikologis pasien seperti ketidaktahuan, lelah dan ditambah banya pertanyaan kepada petugas yang justru direspon kurang enak, terutama kepada pasien BPJS.
“Mungkin ini perasaan Kami saja, tapi ketika saya bertanya ke petugas, kenapa jawaban judes dan tidak jelas. Oknum ini hanya bilang ini sudah aturan dari BPJS, sementara saya kembali bilang kenapa harus dengan pasien, biasanya ada pertimbangan lain,” Papar bu Diah.
Ia menambahkan, petugas pelayanan seharusnya bisa berkomunikasi dengan baik, nada tinggi tidak pantas dilakukan.
“Saya bilang ke petugas berkacamata itu, ya mbak soal aturanya saya ngerti tapi.., kalimat saya dipotong, yaa kalau ngerti diam, kata si petugas, saya gak bertanya lagi tapi hati kecewa,” ujar bu diah menirukan kalimat petugas.
Keluhan yang sama disampaikan Bu Irsan. Menurutnya saat ini jaman serba cepat dan mudah.
“Jika bisa mudah kenapa dipersulit, awal sama daftar kontrol ke poli bedah menggunakan sistem online, ekspektasi lancar dan mudah, lagi-lagi ternyata error, ujungnya antre lagi,” Kata Bu Irsan.
Dan menurutnya, cara merespon alias jawaban petugas loket yang kurang bijak.
“Saya bilang, kok sering jaringan error mas tolong dong sampaikan ke BPJS, jawaban si petugas, ya silahkan ibunya lapor sendiri ke BPJS, gitu kata si petugas yang bikin emosi saya mbak,” Papar Bu Irsan saat on air di Dinamika Madura Karimata, Sabtu (9/3/2024) siang.
Dihubungi terpisah, Sufyan Lubis, Manajer Pelayanan Pasien (MPP) Rawat Jalan RS Smart Pamekasan menjelaskan, aturan dan kebijakan layanan daftar Online murni inovasi manajemen Rumah Sakit.
“Soal Daftar Online itu bentuk inovasi pelayanan rumah sakit untuk mempermudah. Tapi memang untuk face print fingerprint pada pasien di kasus-kasus tertentu seperti poli jantung itu permintaan dari BPJS sendiri,” Kata Sufyan kepada Jurnalis karimata.
Sufyan menjelaskan, BPJS itu menerapkan aturan tegas kepada semua pasien. Bahkan ia mencontohkan tentang tokoh ulama yang diminta finger print meski badan sakit lemah.
“Saya pernah membantu tokoh ulama (Kyai Hamid Mannan.red) saat kondisi fisiknya lemah tetap harus datang ke lobby pendaftaran. Ya terpaksa harus didatangkan walaupun dengan kondisi lemah,” Kata Sufyan.
“Kalau konsep-konsep wajib Finger yang itu, bukan dari internal rumah sakit tapi dari BPJS sendiri,” tutup Sufyan lubis.
Sementara, Ary Udiyanto, Kabag SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan cabang Pamekasan Madura saat dimintai konfirmasi menjelaskan, ada ranah Wewenang BPJS dan Manajemen RSUD. Soal finger itu memang wajib untuk menghindari pemalsuan data anggota pasien BPJS.
“Perekaman sidik jari bertujuan untuk melakukan validasi data peserta, sehingga menghindari adanya penyalahgunaan pelayanan kesehatan oleh pihak lain,” kata Ary.
Saat ditanya tentang dugaan temuan pemalsuan data keanggotan, Ary berdalih belum ada temuan.
“Ya belum,” Jawabnya singkat.
Menanggapi tentang antrean saat finger atau daftar kunjungan, Ia bilang, ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengurai antrean perekaman sidik jari.
“Caranya yaitu dengan menambahkan jumlah alat sidik jari, sehingga tidak hanya terkumpul pada satu titik saja. Hal ini sudah dilakukan di beberapa rumah sakit, namun kembali lagi, hal tersebut merupakan kebijakan internal dari Rumah Sakit yang merupakan keputusan dari pihak Manajemen Rumah Sakit,” Paparnya.
Terkait fingerprint pasien dengan kondisi tertentu bisa menjadi prioritas antre, didahulukan.
“Bahkan selain itu, bagi peserta yang memang tidak memungkinan untuk melakukan perekaman sidik jari berdasarkan kondisi kesehatannya, maka dari DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) bisa memberikan rekomendasi sehingga pasien tidak perlu melalui proses perekaman sidik jari,” Tutup Ary.
