Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN — Dana bantuan untuk lembaga keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan senilai sekitar Rp12 miliar dipastikan tidak terserap pada tahun ini dan akan dijadwalkan ulang untuk dicairkan pada tahun 2026.
Anggaran tersebut sebelumnya dialokasikan bagi musala, masjid, pondok pesantren, serta lembaga sosial keagamaan guna meningkatkan sarana, prasarana, dan layanan ibadah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan, Sahrul Munir, menjelaskan bahwa penundaan ini terjadi karena tahapan pencairan anggaran tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga harus digeser ke tahun anggaran berikutnya.
“Dana bantuan untuk lembaga keagamaan itu tetap aman dan akan diproses pada tahun 2026. Bukan karena ada kendala teknis, tetapi karena tahapan yang harus dilalui agak mepet sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan tahun ini,” ujar Sahrul.
Ia menegaskan, penjadwalan ulang dilakukan agar proses pencairan tetap sesuai regulasi dan tidak dipaksakan menjelang akhir tahun anggaran. Menurutnya, setiap bantuan harus melalui verifikasi berlapis sebelum akhirnya dinyatakan layak disalurkan.
Sahrul menerangkan bahwa langkah awal yang akan dilakukan pada 2026 adalah mempercepat tahapan proses, dimulai dari survei langsung ke lembaga penerima untuk memastikan kelayakan dan kebutuhan masing-masing.
“Fokus awal kami nanti adalah survei ke lapangan. Semua lembaga yang mengusulkan bantuan akan kami cek ulang agar penyalurannya tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa percepatan tahapan di awal tahun penting untuk memastikan seluruh anggaran dapat terserap maksimal dan tidak kembali tertunda. “Target kami, seluruh dana bantuan ini bisa tersalurkan pada tahun 2026 agar lembaga keagamaan segera merasakan manfaatnya,” tegasnya. (Ziyad/Ns)