Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA,PAMEKASAN – Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Abd Rasyid Fansori, memberikan perhatian khusus terhadap potensi terputusnya kepesertaan BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga pada tahun anggaran 2026.
Ia menilai, apabila pemerintah daerah tidak menempatkan Universal Health Coverage (UHC) sebagai prioritas utama, lebih dari 86 ribu masyarakat Pamekasan berisiko kehilangan jaminan kesehatan meski alokasi anggaran telah disesuaikan sebesar Rp34 miliar.
Menurut Rasyid, persoalan ini mencuat lantaran adanya pengurangan dana transfer yang berdampak pada kemampuan daerah memenuhi porsi pembayaran premi BPJS bagi warga miskin dan rentan. Padahal, capaian kepesertaan BPJS di Pamekasan saat ini sudah mencapai 98 persen, melampaui syarat minimal UHC.
“Kalau UHC tidak jadi prioritas, otomatis warga yang selama ini dijamin APBD khususnya desil 1 sampai 5 sampai akan terputus. Dari total sekitar 170 ribu, pemerintah hanya mampu menanggung 85 ribu orang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, skema kepesertaan BPJS di Pamekasan selama ini terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya, APBN menanggung sekitar 540 ribu jiwa, APBD menanggung 161 ribu jiwa, dan sisanya ditanggung perusahaan, peserta mandiri, dan ASN.
Namun, menurut Rasyid, besarnya cakupan itu belum diiringi dengan kemauan politik yang kuat untuk menjaga keberlanjutannya.
“Pemahaman bahwa desil 6 selalu berarti warga mampu juga keliru. Banyak dari mereka berpenghasilan tidak tetap. Kalau dilepas begitu saja, resikonya besar,” ujarnya.
DPRD, kata Rasyid, telah meminta pemerintah daerah memastikan anggaran UHC menjadi prioritas sejak awal pembahasan. Ia juga menawarkan sejumlah strategi untuk mengurangi beban APBD tanpa mengorbankan hak masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah menggandeng para kades untuk mendata warga mampu yang selama ini ditanggung pusat atau daerah, agar dialihkan menjadi peserta mandiri,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta adanya konsolidasi dengan kalangan pengusaha untuk memastikan pekerja yang selama ini dijamin pemerintah bisa dialihkan menjadi peserta yang ditanggung perusahaan.
Rasyid juga menekankan pentingnya optimalisasi Hospital Social Responsibility (HSR) melalui kolaborasi dengan rumah sakit swasta dan negeri guna membantu masyarakat tidak mampu. Tidak hanya itu, ia meminta pemerintah daerah memperjuangkan porsi kepesertaan lebih besar dari Pemprov Jatim, mengingat Pamekasan memiliki angka kemiskinan terendah di wilayah Madura.
“Dengan memaksimalkan berbagai skema dan dukungan lintas sektor, beban anggaran bisa dikurangi dan dana yang tersisa dapat dialihkan ke kebutuhan strategis lainnya,” pungkasnya. (Ziyad/Sl)