Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mulai meningkatkan kewaspadaan seiring masuknya musim pancaroba, yakni masa peralihan dari kemarau ke musim penghujan.
Dalam beberapa pekan terakhir, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai meningkat.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pamekasan, Achmad Dhofir Rosyidi, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) selama musim penghujan2026.
“Pemetaan wilayah rawan ini tidak banyak berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab, kami tetap mengacu pada data historis dan kondisi geografis yang relatif sama,” ujar Dhofir Rosyidi, Jumat (31/10/2025).
Berdasarkan hasil pemetaan BPBD, risiko banjir tertinggi berada di kawasan perkotaan, meliputi Kecamatan Pamekasan, Pademawu, dan Palengaan. Selain itu, potensi genangan juga teridentifikasi di wilayah utara seperti Kecamatan Waru.
Sementara potensi tanah longsor dan tebing ambrol lebih banyak ditemukan di kawasan utara Pamekasan atau wilayah Pantai Utara (Pantura), di antaranya Batumarmar, Waru, Kadur, hingga Pegantenan.
Untuk angin kencang atau puting beliung, Dhofir menyebut bahwa potensi itu bisa terjadi di seluruh kecamatan.
“Yang paling sulit diprediksi itu angin. Kapan dan di mana terjadi tidak bisa dipastikan, tapi berdasarkan pengalaman, daerah pesisir biasanya lebih berpotensi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dhofir juga menyinggung potensi gempa bumi di Pamekasan dan wilayah Madura secara umum.
“Seluruh Pulau Madura memiliki potensi gempa karena dilewati sesar-sesar aktif. Jadi, kewaspadaan tetap harus dijaga,” tambahnya.
Menghadapi musim hidrometeorologi basah, BPBD Pamekasan telah menyiapkan berbagai peralatan dan logistik untuk mendukung kerja lapangan. Kesiapan personel juga ditingkatkan, termasuk pelatihan penanganan darurat bencana.
“Kami sudah menyiapkan alat dan logistik, mulai dari perahu karet, tenda darurat, hingga perlengkapan evakuasi. Petugas juga standby selama 24 jam,” ungkap Dhofir.
Meski BPBD menjadi garda terdepan saat bencana terjadi, Dhofir menegaskan bahwa penanganan jangka panjang, terutama untuk banjir, membutuhkan kerja sama lintas instansi.
“Kalau bicara banjir, tidak bisa hanya BPBD. Kami fokus pada penanganan, evakuasi, dan penyelamatan saat kejadian. Tapi pencegahan dan mitigasi harus melibatkan semua stakeholder,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Pemprov Jawa Timur sudah melakukan sejumlah normalisasi dan pengerukan sungai untuk mengurangi risiko banjir di wilayah rawan.
“Beruntung, Pemkab dan Pemprov sudah melakukan beberapa upaya seperti normalisasi sungai. Ini membantu menekan potensi banjir saat curah hujan meningkat,” pungkasnya. (Ziyad/Ns)