Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN — Polemik sengketa lahan yang menimpa SDN Tamberu 2, Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar, kembali jadi perhatian publik.
Setelah bangunan sekolah disegel oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah, para siswa kini harus belajar di tenda darurat milik BPBD yang berdiri di dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Kondisi memprihatinkan itu mendorong Komisi IV DPRD Pamekasan memanggil Dinas Pendidikan dan Bagian Aset Pemkab untuk mencari solusi cepat.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, mengaku prihatin setelah meninjau langsung lokasi.
“Anak-anak belajar di tenda dan lokasinya tepat di area pembuangan sampah. Mau belajar di rumah warga tidak boleh karena dianggap bising,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Menurut Halili, akar persoalan sengketa tanah ini berkaitan dengan administrasi aset dan pertanahan. Pemilik lahan sudah diarahkan untuk membuat sertifikat agar bisa dibeli pemerintah, namun prosesnya mandek karena BPN meminta surat keterangan dari Bagian Aset, sementara bagian aset menolak karena tidak ada dasar hukumnya.
“Kalau tanah itu sudah 20 tahun digunakan pemerintah, bisa saja diklaim milik negara. Tapi tanpa sertifikat, tidak bisa dibeli,” jelasnya.
Dalam rapat bersama dua instansi teknis, Komisi IV merumuskan tiga opsi: membeli lahan, membangun sekolah baru, atau memindahkan siswa ke sekolah lain. Dari hasil musyawarah, opsi pembangunan gedung baru di lahan aset Pemkab dinilai paling aman dan realistis.
“Kami mendorong pemerintah segera bangun gedung baru. Kasihan anak-anak, mereka belajar di tenda dekat TPA, apalagi musim hujan sebentar lagi,” tegas Halili.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, M. Alwi, mengakui kondisi di lapangan jauh dari layak.
“Anak-anak belajar di tenda darurat milik BPBD. Kami sedang koordinasi agar area sekitar bisa dibersihkan dan mencari solusi hukum terkait lahan,” ujarnya.
Alwi menambahkan, pihaknya akan terus berupaya agar proses pembelian atau pembangunan sekolah baru bisa segera direalisasikan.
“Kami tetap berikhtiar menjalin komunikasi dengan pemilik tanah. Kalau memungkinkan, akan kami beli sesuai aturan,” pungkasnya.(Ziyad/Faz)