Bendera Bajak Laut Jadi Simbol Kekecewaan, Bupati Didesak Benahi RSUD hingga Tambang Ilegal

KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (UNIRA) ke Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (14/8/2025), menyita perhatian publik. 

Bukan hanya karena tuntutan yang disuarakan, tetapi juga lantaran enam bendera bergambar “Jolly Roger” dari serial One Piece berkibar di tengah massa aksi di Halaman Pendopo Ronggosukowati.

Koordinator aksi sekaligus Presiden Mahasiswa UNIRA, Izet Alfian Fatahillah, menjelaskan bahwa penggunaan bendera One Piece bukan tanpa alasan. Menurutnya, bendera bajak laut tersebut menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Kami kibarkan bendera One Piece sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dipimpin Bupati Pamekasan. Pada momentum Kemerdekaan RI ke-80 ini, mahasiswa tidak merasakan keadilan dari kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.

Dalam aksinya, Izet mendesak Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman untuk segera melakukan pembenahan. Tuntutan mereka meliputi peningkatan pelayanan di RSUD Pamekasan, yang disebutnya menyebabkan banyak korban dari pasien Hemodialisis (HD), penertiban tambang ilegal yang memicu banjir, serta reformasi birokrasi untuk mengatasi defisit anggaran tahun 2024.

“Kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar jika Bupati tetap enggan menandatangani tuntutan kami,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengaku sudah melakukan berbagai langkah perbaikan. Namun, ia menekankan bahwa beberapa kebijakan membutuhkan proses dan tahapan.

“Soal pelayanan pasien HD, kami sudah maksimalkan tiga shift hingga pukul 01.00 dini hari. Alat kesehatan perlu diistirahatkan agar tidak cepat rusak. Kami juga sudah menggandeng pihak terkait untuk menambah mesin cuci darah, dengan target ke depan bisa empat shift,” jelasnya.

Terkait tambang ilegal, Kholilurrahman menyatakan telah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari solusi.

“Masalah ini akan segera dibahas bersama OPD terkait agar penertiban berjalan efektif,” pungkasnya.

Aksi ini menjadi sorotan tidak hanya karena isu yang diangkat, tetapi juga kreativitas mahasiswa dalam mengekspresikan kritik lewat simbol yang tak biasa. (Ziyad/Ain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *