Dorong Ekonomi Desa, 18 Desa di Pamekasan Terima Bantuan Khusus dari Pemprov

KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Sebanyak 18 desa di Kabupaten Pamekasan menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bantuan ini difokuskan untuk mempercepat pembangunan desa serta mendorong program pemberdayaan masyarakat dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, Kusairi, menyampaikan hal tersebut saat on air di Radio Karimata FM, Rabu (16/7/2025). Ia menjelaskan bahwa pengajuan bantuan dilakukan melalui Pemkab Pamekasan ke Pemprov Jatim dan dimasukkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Mekanismenya dari kami ajukan ke provinsi lewat SIPD, kemudian ada surat resmi dari Bupati. Yang simbolis kemarin diserahkan di Pendopo ada 10 desa, sisanya dalam proses, dua desa masih tahap verifikasi,” ungkap Kusairi.

Besaran bantuan bervariasi, tergantung pada program dan kesiapan desa penerima. Ada yang menerima Rp100 juta, sebagian lagi di bawah nominal tersebut. Fokus program menyasar pemberdayaan BUMDes, Program Desa Berdaya, dan Jatim Puspa.

“Program ini menyasar BUMDes yang sudah berbadan hukum dan memiliki klasifikasi berkembang. Harus juga terdaftar di Data Center Desa (DDC) dan sudah mengisi SIPD tahun 2024 untuk pengajuan 2025,” tambahnya.

Untuk program Jatim Puspa, total terdapat 189 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di lima desa, yakni:

  • Bujur Timur: 52 KPM

  • Rek Kerrek: 38 KPM

  • Bulay: 21 KPM

  • Mangar: 23 KPM

  • Potoan Daja: 39 KPM

Sedangkan Program Desa Berdaya menyasar 6 desa, yaitu:

  • Lembung

  • Pagendingan

  • Ponteh

  • Tentenan Timur

  • Laden

  • Branta Pesisir

Sementara untuk pemberdayaan BUMDes, terdapat 7 desa penerima:

  • Bicorong

  • Lesong Daja

  • Palengaan Laok

  • Tlontoraja

  • Grujugan

  • Murtajih

  • Galis

Kriteria utama BUMDes yang diajukan mencakup sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, hingga pengelolaan sampah. Selain itu, program Desa Berdaya merupakan bagian dari 100 desa yang ditargetkan menjadi desa mandiri berdasarkan klasifikasi Indeks Desa (ID) terbaru, meski regulasi finalnya masih menunggu dari pusat.

“Kami berharap bantuan ini jadi daya ungkit ekonomi desa. Program-program ini langsung menyasar ke masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha, agar kesejahteraan desa semakin meningkat,” tutupnya. (Ziyad/Mel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *