Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATAMEDIA, PAMEKASAN – Sekitar 88 ribu warga Kabupaten Pamekasan tercatat tidak lagi tercover BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah. Kondisi ini dipicu keterbatasan anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga Pemkab tidak mampu melanjutkan pembiayaan kepesertaan secara penuh seperti tahun sebelumnya.
Anggota DPRD Pamekasan Rasyid Fansori menjelaskan, pengurangan anggaran tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK), di mana dana transfer ke daerah dipangkas hingga Rp190 miliar, termasuk pemotongan dana HPCD sebesar 50 persen, dari Rp112 miliar menjadi Rp59 miliar.
“Itu yang menjadi dasar ketidakcukupan anggaran untuk melanjutkan pembiayaan BPJS prioritas. Akibatnya, sekitar 88 ribu warga terakhir terdata tidak lagi tercover,” jelas Ansori.
Ia menegaskan, bagi masyarakat tidak mampu yang sedang sakit, solusi jangka pendek yang bisa ditempuh adalah mendaftar BPJS mandiri. Peserta yang terputus dari BPJS daerah dapat langsung aktif di hari yang sama setelah mendaftar.
“Daripada nanti membayar biaya rumah sakit secara penuh, lebih baik daftar mandiri dulu. Iurannya Rp35 ribu per orang per bulan dan bisa langsung aktif hari itu juga,” ujarnya.
Juga menyampaikan, DPRD telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar layanan pendaftaran diperluas dan jumlah loket ditambah menjadi empat hingga lima loket. Dampaknya, jumlah pendaftar meningkat signifikan hingga 100 orang per hari, jauh di atas rata-rata sebelumnya yang hanya 20–30 orang.
Terkait anggaran BPJS tahun 2026, Ansori meluruskan informasi soal alokasi Rp77 miliar. Menurutnya, dana tersebut sebagian besar digunakan untuk menutup tunggakan tahun 2025 sebesar Rp43 miliar, sementara sisanya Rp34 miliar hanya cukup untuk membiayai sekitar 75 ribu peserta selama satu tahun.
“Karena itulah, dari sebelumnya 161 ribu peserta yang dibiayai daerah, kini hanya mampu meng-cover sekitar 75 ribu,” terangnya.
Kedepan, DPRD bersama Pemkab Pamekasan berupaya agar kondisi ini tidak terulang, dengan mendorong efisiensi anggaran, memperkuat program promotif kesehatan, serta menggandeng pihak swasta, rumah sakit, dan pemerintah pusat agar ikut membantu pembiayaan BPJS masyarakat kurang mampu.
“Harapan kami, ini hanya terjadi di awal 2026. Masyarakat yang sakit kami imbau segera mendaftar BPJS mandiri agar beban biaya pengobatan tidak berat,” pungkas. (Ag/Bam)