Radio Karimata Dinamika Madura 
KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Memasuki musim panen tembakau tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) resmi menetapkan Biaya Pokok Produksi (BPP) Tembakau 2025.
Kabar baik ini membawa angin segar bagi ribuan petani dan pelaku industri tembakau di bumi Gerbang Salam.
Penetapan BPP tahun ini mengalami kenaikan di semua jenis lahan. Kenaikan tersebut diklaim realistis dan telah melalui kajian lapangan yang komprehensif. Tidak sekadar angka, melainkan cerminan dari realitas biaya dan harapan petani.
Berikut rincian BPP Tembakau 2025 yang telah ditetapkan:
Tembakau sawah: Rp47.685 (naik dari Rp46.725)
Tembakau tegal: Rp53.533 (naik dari Rp52.639)
Tembakau gunung: Rp64.000 (naik dari Rp63.233)
Plt Kepala DKPP Pamekasan, Indah Kurnia Sulistiorini, menegaskan bahwa kenaikan ini bukan hasil karangan atau kompromi semata. Seluruh data dikumpulkan dari laporan lapangan di berbagai kecamatan, disusun secara cermat dan disepakati bersama lintas sektor.
“Kami tidak membuat keputusan berdasarkan meja kantor. Semua ini hasil survei langsung dan masukan dari bawah. BPP ini adalah representasi dari kondisi nyata di lapangan,” tegas kepada Jurnal Karimata, Rabu (6/8/2025).
Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa faktor utama penyesuaian BPP tahun ini adalah meningkatnya biaya tenaga kerja atau Hari Orang Kerja (HOK), serta ongkos operasional mulai dari pupuk, transportasi, hingga pengolahan pascapanen.
“Tahun ini semua pihak sepakat, BPP yang ditetapkan sudah logis. Harapan kami, petani tidak lagi berada di posisi lemah saat transaksi, dan pengusaha juga tetap bisa menjalankan usahanya secara sehat,” tambahnya.
Penetapan ini diharapkan menjadi fondasi keadilan baru di sektor tembakau. Tak ada lagi keluhan harga anjlok di tengah musim panen. Tak ada lagi tangisan petani yang rugi karena dibayar di bawah biaya produksi.
“Kami ingin semua pihak tersenyum. Petani panen untung, pengusaha dapat margin, dan ekonomi Pamekasan bergerak naik. Tembakau ini bukan sekadar tanaman, tapi denyut ekonomi ribuan keluarga,” ujarnya.
DKPP juga mengajak semua pihak—mulai dari petani, tengkulak, pabrikan, hingga distributor—untuk menjunjung etika perdagangan yang adil. BPP dijadikan pijakan, bukan sekadar formalitas.
“Tembakau adalah masa depan. Tapi masa depan itu butuh komitmen dan kolaborasi. Kalau kita satu suara, satu sikap, maka bukan tidak mungkin Pamekasan akan menjadi barometer tembakau nasional,” pungkasnya. (Ziad/Faz)