Karimata Media Dinamika Madura 
KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Pemerintah Pusat memutus kepesertaan ribuan warga Pamekasan dalam program BPJS Kesehatan. Hal itu terjadi setelah penerapan satu data tunggal oleh Kementerian Sosial, yang menjadi dasar verifikasi kepesertaan penerima bantuan nasional.
Anggota DPRD Pamekasan Abd Rasyid fansori mengtakan, sekitar 60 persen penduduk Pamekasan sebelumnya ditanggung oleh pusat melalui penerima bantuan iuran nasional. Proses validasi dilakukan melalui program PKH di kabupaten, untuk memastikan status ekonomi peserta.
“Ditemukan nama-nama yang dipandang mampu sehingga kepesertaannya dilepas. Kalau kemarin bisa berobat, tiba-tiba putus, maka iurannya dari pusat,” ujarnya.
Rosyid menambahkan, berdasarkan data Dinas Sosial, hampir 50 ribu kepesertaan diputus oleh pemerintah pusat karena dianggap mampu secara ekonomi berdasarkan data tunggal. Sementara itu, kepesertaan yang bersumber dari daerah (PPID) tidak mengalami pemutusan.
Ia menerangkan, masyarakat yang kepesertaannya terputus dapat melakukan reaktivasi melalui operator desa dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu.
“Masyarakat dapat mengecek status aktif atau tidak aktifnya kartu berobat di fasilitas kesehatan terdekat atau bisa mengecek ke operator desa,” jelasnya.
Rosyid menyebut, saat ini Kabupaten Pamekasan masih memiliki tunggakan pembayaran UHC sekitar Rp1 miliar lebih. Kondisi ini menyebabkan kepesertaan baru yang bersumber dari anggaran daerah belum bisa langsung aktif.
“UHC memang masih jalan, tetapi untuk kepesertaan baru belum bisa digunakan karena kami masih berikhtiar melunasi tunggakan itu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, mulai 1 September 2025, pendaftaran peserta baru tidak langsung aktif, namun akan aktif pada bulan berikutnya. Sementara itu, peserta yang sebelumnya aktif tapi terputus dipastikan preminya ditanggung pemerintah pusat. (Anisa/Mel)