Ketika Jalan Desa Diperbaiki Gotong Royong, Jembatan ke Rumah Bupati Disulap Pakai APBD

KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Saat sejumlah warga di Pamekasan gotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya karena minimnya anggaran, Pemerintah Kabupaten justru menggelontorkan dana ratusan juta dari APBD 2025 untuk pemeliharaan jembatan menuju kediaman Bupati Pamekasan.

Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, saat on air di Radio Karimata menyampaikan bahwa program tersebut sah karena telah masuk dalam APBD tahun berjalan, meski melalui perubahan dan bukan perencanaan reguler.

“Setiap program yang tercantum di APBD wajib dilaksanakan OPD. Usulan jembatan itu bahkan sudah sejak sebelum Pak Kholilurrahman menjabat kembali. Sudah dua kali kami ajukan bersama kepala desa setempat dan tim teknis,” ujarnya.

Ia menegaskan, proyek pemeliharaan itu telah melalui tahapan teknis dan administratif. Bahkan, sempat diajukan melalui skema dana Pokir, namun akhirnya dialihkan ke sumber pendanaan lain karena berbagai pertimbangan.

“Pertimbangan teknis kami, akses jembatan itu penting karena melayani aktivitas pondok pesantren yang sudah lama berdiri. Santrinya banyak, aktivitasnya tinggi. Itu bagian dari pelayanan publik juga,” tegasnya.

Proyek tersebut dilelang dengan nilai Rp156 juta untuk pelebaran jembatan dua meter, panjang bentang enam meter, pelapisan Aspal hotmix, dan penguatan struktur. Amin menambahkan, proses komunikasi dengan Bupati juga intens, demi memastikan keberpihakan anggaran.

Namun, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, mengkritisi langkah Pemkab yang dianggap abai terhadap kondisi riil masyarakat.

“Saat rakyat sedang swadaya memperbaiki jalan rusak, pemerintah justru memprioritaskan akses pribadi bupati. Ini tidak etis. Seharusnya pemerintah hadir untuk rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyesalkan kurangnya transparansi dalam proses penganggaran dan menilai DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan proyek tersebut.

“Kalau itu masuk biaya tak terduga seperti bencana, mungkin bisa tanpa sepengetahuan DPRD. Tapi bukan untuk proyek seperti ini. Banyak laporan masuk ke saya, warga butuh jalan diperbaiki, seperti di Rek Kerrek dan Waru,” ungkapnya.

Ali Masykur meminta Pemkab menunda proyek-proyek yang mengarah ke kepentingan elit dan lebih fokus pada kebutuhan masyarakat luas. (Ziyad/Yg)