Anggota DPRD Pamekasan Soroti Lemahnya Perlindungan Kurir Ekspedisi

KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Kasus kekerasan terhadap kurir ekspedisi di Pamekasan memantik perhatian Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Tabri S. Munir. Ia menilai peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya sistem perlindungan bagi pekerja kurir, terutama di era kerja berbasis digital.

Tabri menyebut, kurir merupakan korban dari sistem kerja online yang serba otomatis dan tidak memberi ruang perlindungan terhadap hak pekerja di lapangan. “Kurir tidak bisa memverifikasi isi barang, tidak bisa tolak langsung, dan pada akhirnya yang disalahkan justru mereka,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD saat ini tengah memproses Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang di dalamnya memuat klausula perlindungan bagi pekerja informal. Termasuk kurir yang rentan kekerasan akibat sistem kerja yang tak berpihak pada pekerja.

“Jika perusahaan seperti J&T tidak mampu menjamin keselamatan kerja dan hak hukum kurirnya, maka Diskopnaker harus turun tangan. Apalagi kita belum punya lembaga Bipartit maupun Tripartit di daerah,” ujarnya.

Tabri berharap kejadian ini menjadi momentum pembenahan sistem kerja digital dan mempercepat hadirnya regulasi perlindungan ketenagakerjaan di sektor informal. (Ainul/Suk)