Radio Karimata Dinamika Madura 
KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Program 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan menunjukkan progres positif dengan capaian sekitar 60 hingga 70 persen menjelang akhir masa pelaksanaan.
Dari total 12 kegiatan prioritas yang dirancang, penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu agenda utama, selain pemberian insentif untuk guru ngaji, fasilitasi perizinan, penguatan nelayan, pelayanan administrasi kependudukan, serta pemberdayaan petani dan peternak.
Bupati Pamekasan, K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si, saat Talk show di Radio Karimata menekankan bahwa pendekatan sistematis dilakukan untuk memastikan keteraturan dan kenyamanan di ruang publik. Salah satu langkah konkret adalah penyeragaman gerobak dan lapak PKL yang telah mencapai 75 persen.
“Pendekatan sistematis ini memudahkan pengawasan, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, serta mendorong para PKL menjadi lebih tertib dan profesional,” tegasnya.
Pemkab juga tengah mempersiapkan tiga titik sentra PKL baru di lokasi strategis, yakni di Jalan Wahid Hasyim (depan Samsat), Jalan Pintu Gerbang, dan Terminal Kargo. Ketiganya dirancang menyerupai konsep food colony yang ramah lalu lintas, memiliki fasilitas parkir, serta area bermain anak. Sentra ini menjadi bagian dari strategi relokasi yang tidak hanya memindahkan PKL, tetapi juga meningkatkan daya saing dan daya tarik kawasan.
“Penataan ini bukan sekadar relokasi, tapi transformasi wajah PKL agar lebih profesional dan layak dikunjungi. Prinsip utama kami adalah kompromi dan sinergi,” ujar Bupati.
Kawasan Arek Lancor juga termasuk dalam program prioritas, dengan kebijakan menjaga area tersebut bebas dari aktivitas PKL. Namun, pendekatan humanis tetap dikedepankan, terutama terhadap pedagang kopi dan makanan ringan yang sudah lama berjualan di sekitar masjid. Pemerintah memastikan bahwa penegakan aturan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan usaha warga.
Di luar penataan PKL, program 100 hari ini juga menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemerintah memberikan insentif kepada guru ngaji dan memperkuat kapasitas nelayan, petani, serta peternak, sebagai wujud perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan. Fasilitasi perizinan dan layanan administrasi kependudukan turut menjadi bagian dari komitmen untuk mempermudah akses dan pelayanan kepada masyarakat.
“Perbedaan pandangan di masyarakat itu wajar, tapi semua harus disikapi dengan tanggung jawab. Kami ingin membangun tanpa konflik, dengan menghargai semua pihak,” imbuhnya.
Keberhasilan program sejauh ini mencerminkan perencanaan matang dan responsivitas manajemen pemerintah terhadap dinamika lapangan. Lebih dari sekadar mengejar target angka, program 100 hari ini menjadi fondasi awal menuju perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat Pamekasan. (Ziyad/Sl)