Aksi Kejahatan Marak di Suramadu, DPRD Jatim Dorong Pengamanan Maksimal

KARIMATA.NET, BANGKALAN – Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, kini menjadi sorotan publik bukan karena kemegahannya, tetapi akibat meningkatnya kasus kriminalitas yang terjadi di sepanjang jembatan. Para pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, merasa was-was saat melintas di jembatan terpanjang di Indonesia ini. Beragam modus kejahatan semakin marak terjadi, mulai dari pencurian kendaraan hingga aksi pembegalan dengan menggunakan senar pancing. Kondisi ini menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.

Situasi yang mengkhawatirkan ini memicu berbagai reaksi. Sebagian masyarakat menuntut peningkatan keamanan, sementara beberapa pihak mengusulkan langkah ekstrem seperti penutupan atau bahkan pembongkaran jembatan. Namun, wacana ini mendapat tanggapan tegas dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Harisandi Savari.

Menanggapi situasi ini, Harisandi menegaskan pentingnya mengingat kembali sejarah pembangunan Jembatan Suramadu.

“Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada 2009 dengan menelan biaya sebesar Rp4,5 triliun. Ini adalah simbol perjuangan dan persatuan antara Surabaya dan Madura, serta bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah,” ujar Harisandi saat on air di Radio Karimata.

Ia menambahkan bahwa tidak seharusnya keberadaan jembatan ini dipertanyakan hanya karena aksi kriminalitas yang dilakukan oleh segelintir orang.

Guna mengatasi permasalahan ini, Harisandi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan anggota dewan dari daerah pemilihan Madura untuk meningkatkan keamanan di Jembatan Suramadu. Beberapa langkah yang tengah dibahas meliputi:

1. Pemasangan CCTV di Titik Rawan
   Untuk mengawasi aktivitas mencurigakan dan mencegah tindak kriminal, akan dipasang CCTV di beberapa titik strategis, terutama di bagian tengah jembatan yang dinilai paling rawan.2.
2. Peningkatan Patroli Keamanan
   Petugas keamanan akan lebih sering melakukan patroli, baik di sepanjang jembatan maupun di area masuk dan keluar jembatan3.
3. Pendirian Pos Keamanan
   Pos pengamanan akan didirikan di setiap sisi jembatan guna memastikan adanya kehadiran aparat yang siap bertindak jika terjadi kejahatan.

Lebih lanjut, Harisandi menegaskan bahwa kriminalitas di Jembatan Suramadu tidak mencerminkan masyarakat Madura secara keseluruhan. “Jangan sampai kejadian ini menimbulkan stigma negatif terhadap warga Madura. Ini hanya ulah segelintir orang, dan kita harus bersama-sama mencari solusinya,” katanya.

Karena kewenangan pengelolaan Jembatan Suramadu berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Harisandi juga mengusulkan agar pemerintah pusat turut serta dalam peningkatan keamanan, termasuk mendukung patroli yang lebih intensif.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan keamanan di Jembatan Suramadu dapat kembali terjaga, sehingga para pengendara dapat merasa aman dan nyaman saat melintas. Keberadaan jembatan ini bukan hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan persatuan antara Surabaya dan Madura. (Fauzi)