Pemda Diminta Maksimalkan PAD di Tengah Terbatasnya Keuangan Daerah

KARIMATAMEDIA,PAMEKASAN – Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam situasi tersebut, ia menegaskan perlunya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih serius mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Halili menyampaikan bahwa langkah optimalisasi PAD harus menjadi prioritas utama agar Pemda tetap mampu menjalankan program strategis. 

“Dalam situasi keuangan kita yang sangat terbatas ini, akibat dari pengurangan dana transfer dari pusat, maka Pemerintah Daerah harus betul-betul mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satunya yaitu PAD,” ungkapnya.

Menurutnya, masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergarap maksimal. Ia menjelaskan bahwa upaya optimalisasi dapat ditempuh melalui dua strategi, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

“Intensifikasi ini misalnya dengan menekan potensi kebocoran pendapatan, termasuk memaksimalkan retribusi pasar,” jelas Halili. 

Sementara ekstensifikasi, lanjut dia, mencakup pengembangan sumber pendapatan baru yang selama ini belum dikelola oleh Pemda.

Politisi PKB tersebut juga menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak. 

“Ini perlu digalakkan untuk didorong kesadarannya agar mereka itu patuh membayar pajak,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, masih banyak pengusaha yang enggan memenuhi kewajiban pajaknya karena kurangnya dorongan dan langkah maksimal dari pemerintah daerah.

Selain itu, Halili turut menyoroti sektor wisata Pamekasan yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. 

Minimnya potensi wisata serta kurangnya dukungan pendanaan dan SDM profesional menjadi kendala utama. Ia mendorong Pemda mencari terobosan dalam pengelolaan pariwisata agar tidak terus bergantung pada APBD.

Salah satu opsi yang ia sarankan adalah menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan objek wisata, meniru model di sejumlah kota besar. 

“Di Malang itu hampir semua objek wisata dikelola oleh pihak ketiga, oleh swasta. Pemerintah Daerah tidak mengelola sendiri. Diserahkan kepada pihak ketiga, dan Pemda hanya mendapatkan keuntungannya dari situ,” ujarnya.

Dengan pola tersebut, Pemda tidak perlu mengeluarkan biaya besar, namun tetap memperoleh dampak positif berupa pendapatan dan pengembangan destinasi. Halili optimistis Pamekasan dapat menerapkan model serupa asalkan ada kemauan kuat dari Pemda untuk membangkitkan sektor wisata dan memperluas PAD secara berkelanjutan. (Ziyad/Ag)