Musrenbang 2024, Pemkab Pamekasan Fokus Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
KARIMATA.NET, PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Mandhapa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Selasa (28/03/2023) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2024.
Jumadi selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya mengungkapkan bahwa RKPD memiliki fungsi yang penting karena memuat pandangan dan kerangka ekonomi pembangunan pemerintah daerah selama 1 tahun.
Sementara Wakil Bupati Pamekasan Dr. Ir. H. Raden Bagus Fattah Jasin, M.S. menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 sebesar 4,66 persen yang ditargetkan oleh pemerintah daerah bisa mencapai 5 persen.
Ia menyoroti soal pertumbuhan UMKM di Pamekasan yang dapat menjadi skala ukur pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, APBD nantinya dapat mengalokasikan bantuan bagi pelaku UMKM dengan jumlah yang lebih banyak.
“Maka APBD harus banyak memberikan bantuan pada UMKM. Bantuan dana di Perbankan sudah banyak juga yaitu dengan KUR,” tutur Fattah Jasin saat memberikan sambutan dalam agenda Musrenbang tersebut.
Selain itu, yang menjadi persoalan di Pamekasan masih tingginya angka pengangguran. Fattah berharap angka kemiskinan di Pamekasan dapat menurun dengan menerapkan koordinasi, integrasi dan improvisasi di semua OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Dalam kesempatan yang sama, Halili Yasin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Pamekasan masih kurang maksimal.
“Masih banyak kualitas pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai harapan, sehingga banyak terjadi kerusakan seperti kerusakan jalan, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas publik dan lainnya,” ungkapnya.
Halili Yasin berharap Pemkab Pamekasan dapat memaksimalkan kinerja dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk masih tingginya angka pengangguran, serta tingginya jumlah masyarakat dengan pendidikan rendah.
“Dalam penanggulangan kemiskinan (Pemkab) belum bisa memberikan peran signifikan. Sehingga diharapkan Pemkab lebih melakukan program integrasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan,” pungkasnya.
Pihak DPRD Pamekasan juga menyarankan agar setiap OPD di instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan menghimpun data dan fakta di lapangan dalam merancang setiap program yang dilakukan sehingga dapat maksimal dan tepat sasaran.
“Perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan masih kurang, sehingga pelaku UMKM tidak mampu bersaing untuk mengembangkan usaha, tidak bisa berkembang dengan baik,” sambung Halili.
Ia berharap Pemkab terus memberikan pembinaan, membantu permodalan serta pemasaran produk-produk UMKM Pamekasan. (Fitri/Lum)
