|| 1 APRIL : Hari Bank Dunia & Hari Marketing Indonesia | 2 APRIL : Hari Peduli Autisme Sedunia & Hari Buku Anak Sedunia | 6 APRIL : Hari Nelayan Nasional | 7 APRIL : Hari Kesehatan Internasional | 9 APRIL : Hari Penerbangan Nasional & Hari TNI Angkatan Udara | 12 APRIL : Hari Bawa Bekal Nasional | 16 APRIL : Hari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) | 17 APRIL : Hari Hemophilia Sedunia | 18 APRIL : Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika | 19 APRIL : Hari Pertahanan Sipil (Hansip) | 20 APRIL : Hari Konsumen Nasional | 21 APRIL : Hari Kartini | 22 APRIL : Hari Bumi (Internasional) | 23 APRIL : Hari Buku Sedunia | 24 APRIL : Hari Angkutan Nasional & Hari Solidaritas Asia-Afrika | 26 APRIL : Hari Kekayaan Intelektual Sedunia | 27 APRIL : Hari Permasyarakatan Indonesia | 28 APRIL : Hari Puisi Nasional & Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Internasional) | 29 APRIL : Hari Tari (Internasional)  | ||||||     

RADIO KARIMATA, PAMEKASAN - Komisi Informasi Provinsi(KIP) Jawa Timur, gencar melakukan sosialiasi Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu tujuanya untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat oleh badan publik atau instansi pemerintah.

Imadoedin komisioner KIP Jawa Timur, saat talksow di Dinamika Madura Radio Karimata mengatakan, keterbukaan informasi publik sudah diatur dalam  Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lahirnya UU tersebut untuk memberikan kepastian kepada badan publik atau masyarakat berkaitan dengan keterbukaan informasi.

“Sebelum lahir UU layanan publik, masyarakat atau badan publik tidak punya kepastian kapan informasi diterima oleh masyrakat atau kapan disampaikan kepada masyrakat,” ungkapnya.

Meskian demikian, lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik, kata Imad, tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan, kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi masih perlu dievaluasi. Sebab aduan sengketa informasi kepada KIP menjadi indikator bahwa pelaksaan informasi publik belum maksimal.

“Jadi sudah saatnya, badan publik memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat untuk meningkatkan layanan, misal layanan pengurusan KTP, jadi mestinya disana harus tercantum apa saja syaratnya, berapa lama prosesnya dan berapa biayanya, hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya calo,” sambungnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, meski dalam UU itu diatur mengenai keterbukaan informasi publik namun tidak semua informasi disampaikan secara terbuka, ada informasi yang tidak boleh di publikasikan karena alasan tertentu.

“Tidak semua bisa dipublikasikan, misal berkaitan dengan kepentingan penyelidikan dan penyidikan, keamanan Negara dan lain – lain itu masuk yang dikecualikan,” lanjutnya.

Ia berharap ada perubahan mindset bagi badan publik, untuk memberikan informasi seutuhnya kepada masyarkat, karena masyarakat mempunyai wewenang untuk mengetahui. (Sukri/Nst)

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

 

 

Search

Who's Online

We have 61 guests and no members online

Logo Mitra Kerja

     

    

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432