|| 1 APRIL : Hari Bank Dunia & Hari Marketing Indonesia | 2 APRIL : Hari Peduli Autisme Sedunia & Hari Buku Anak Sedunia | 6 APRIL : Hari Nelayan Nasional | 7 APRIL : Hari Kesehatan Internasional | 9 APRIL : Hari Penerbangan Nasional & Hari TNI Angkatan Udara | 12 APRIL : Hari Bawa Bekal Nasional | 16 APRIL : Hari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) | 17 APRIL : Hari Hemophilia Sedunia | 18 APRIL : Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika19 APRIL : Hari Pertahanan Sipil (Hansip)20 APRIL : Hari Konsumen Nasional21 APRIL : Hari Kartini22 APRIL : Hari Bumi (Internasional)23 APRIL : Hari Buku Sedunia24 APRIL : Hari Angkutan Nasional & Hari Solidaritas Asia-Afrika26 APRIL : Hari Kekayaan Intelektual Sedunia27 APRIL : Hari Permasyarakatan Indonesia28 APRIL : Hari Puisi Nasional & Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Internasional)29 APRIL : Hari Tari (Internasional) ||     

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, tidak mempersoalkan jika Madura berpisah secara administratif dengan Jawa Timur, dan berdiri sebagai provinsi.

Namun, Mahfud mengingatkan pemerintah Madura wajib untuk melengkapi persyaratan administrasi.

"Saya tidak mendukung dan tidak menolak, itu silahkan saja, saya tidak terlalu penting untuk mendukung atau menolak. Jika memenuhi syarat, ya silahkan saja," ujar Mahfud, saat ditemui di Manhattan Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).

Meski demikian, Mahfud yang merupakan salah satu tokoh asal Madura tersebut mengutarakan persetujuannya jika berbagai syarat telah dipenuhi dan pada akhirnya Madura berdiri sebagai provinsi.

Persyaratan tersebut antara lain, seperti pemenuhan prosedur administrasi, kemampuan dalam bidang ekonomi, dan syarat jumlah penduduk.

"Saya sendiri setuju saja, meski pun tidak ikut campur. Kalau pemerintah dan rakyat di Jawa Timur menganggap itu sudah layak, ya silahkan saja," kata Mahfud.

Sebelumnya, sekelompok tokoh masyarakat Madura yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) mendeklarasikan berdirinya Provinsi Madura.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menunggu rekomendasi dari lintas pihak atas usulan pembentukan Provinsi Madura.

"Kami menunggu dulu rekomendasi dari Gubernur Jatim, tim DPR RI, dan (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri," ujar Tjahjo beberapa waktu lalu.

Tjahjo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah mempersilakan pemekaran Provinsi Madura.

Namun, hal yang harus dipertimbangkan adalah pemekaran harus membawa kesejahteraan rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.

"Saya juga telah menyampaikan sikap saya, (pemekaran) itu hak konstitusional daerah, silakan, sepanjang rambu-rambu dijalankan," ujar dia.

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

   

 

 

 

 

Search

Who's Online

We have 53 guests and no members online

Logo Mitra Kerja

     

    

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432